Komisi V DPR RI Terima audiensi dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto : Jaka/mr

Komisi V DPR RI menerima kunjungan dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perencanaan dan pengawasan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady dapat memahami tingginya kebutuhan bantuan perumahan yang ada dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tentu kami berusaha juga untuk menerima aspirasi mereka agar supaya bisa diperjuangkan nanti pada tahun-tahun yang akan datang,”  jelas Hamka usai menerima audiensi dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Hamka menjelaskan bahwa program BSPS tersebut menjadi bagian dari program unggulan Presiden Joko Widodo yang akan membangun satu juta rumah pada periode kedua kepemimpinan. Program tersebut, diserahkan kepada Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat, khususnya menengah ke bawah, untuk memenuhi tingginya kebutuhan akan rumah yang layak (backlog). Program yang dikenal dengan nama ‘Bedah Rumah’ ini pun terdapat 5000 rumah yang akan dibangun oleh kementerian tersebut.

“Namun, sekarang ini lebih kurang hanya 1.000 rumah. Saya juga sudah menjelaskan tadi bahwa sebenarnya pengurangan itu bukan sesuatu yang bisa kita terima juga. Artinya, bahwa memang anggaran untuk sektor perumahan atau BSPS itu kan mengalami pemotongan atau refocusing. Semua (anggaran, red) pasti refocusing,” jelas Politisi Fraksi Golkar ini.

Akibat dari adanya refocusing ini, jelas Hamka, maka bantuan untuk program pembiayaan perumahan murah juga akan berkurang. Karena itu, ia meminta agar DPRD Provinsi Gorontalo dapat memahami pengurangan pembiayaan bantuan tersebut, dikarenakan terjadi refocusing pagu indikatif anggaran di semua kementerian/lembaga.

“Misalnya, Kementerian PUPR pagu anggaran Tahun 2022 dari Rp138 triliun, lalu refocusing terus-terusan akhirnya pagu anggaran hanya Rp100 triliun saja. Jadi, kita tidak bisa berharap banyak terhadap bantuan (BSPS, red) seperti itu karena anggarannya terpotong,” ujar Anggota Badan Anggaran DPR RI ini. Dirinya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Kementerian PUPR.

Diketahui, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran perumahan total sebesar RP33,2 triliun pada 2022. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari total anggaran perumahan tersebut, senilai Rp28,2 triliun di antaranya merupakan alokasi anggaran untuk program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di antaranya adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)  sebesar Rp23 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,39 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp810 miliar , serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp5 triliun.  (rdn/es)